Benarkah Ada "Pertalakan" di Pemprov Kepri

Berita Politik dan berita hukum lagi semangat-semangatnya di Ibu Kota. Entah apa ada dampaknya di daerah.  Mungkin secara politik, tetap ada pengaruhnya, baik politik maupun kepemimpinan di negri ini. Seberapa besar? Hanya survey yang tahu.

Biar tidak larut, bagaimana kita melihat situasi politik di daerah sendiri, ambil contoh Provinsi Kepri, karena saya memang tinggal di Kepri.

Ada yang menjadi pertanyaan besar saya dengan kondisi perpolitikan di Kepri. Ya, sepertinya Gubernur Kepri dan Wakilnya sudah lama tidak duduk berdua dalam satu kegiatan.

Duduk berdua maksudnya, hadir memberikan pengarahan kepada bawahannya, dan itu saya rasakan sejak beberapa bulan terakhir. Maklum, saya selalu mendapat foto kiriman dari humas, kalau ada acara pemerintahan di Kepri ini.

Terbaru, Gubernur Kepri menggelar rapat besar seluruh SKPD nya di Gedung Daerah, Jumat (10/1). Wartawan diundang hadir menyaksikan. Hampir semua kepala dinas, dan badan hadir, cuma satu orang saja yang tidak hadir, yaitu Wakil Gubernur Kepri, Soeryo Respationo. 

Dalam rapat itu, Gubernur Kepri HM Sani duduk ditengah didampingi Sekda Prov Robert dan Bapeda Kepri Nazarudin. (lihat foto)‎

Yang Taralah, eah yang biasanya kalau rapat bersama ini hadir lengkap, mulai gub, wagub dan sekda. ‎

‎‎

Kayaknya, wartawan lupa bertanya tuh. Apakah karena fokus pada kasus gugatan Istono dan Mustofa Widjaja dalam proses pemilihan Ketua BP Batam, atau memang tidak terpikirkan. 

Okelah, kalau begitu. Tapi, saya penasaran saja, dan mencoba diskusi dengan teman, kenapa kondisi ‎ luput dari perhatian. Kenapa?

Isu yang beredar katanya, Wagub Kepri paska ribut-ribut di Tanjunguma tidak lagi berani datang ke Pulau Bintan, alias ke Ibukota Kepri di Tanjungpinang. 

Paska demo di Tj Uma, pak Wagub Sakit, alasannya masuk diakal. Tapi, demo itu 3 bulan yang lalu, dan sekarang udah Januari tahun 2014. ‎ Kok tidak berani datang ke Tanjungpinang. 

Beredar kabar, dan semoga aja tidak benar,  ada sentimen negatif dari kelompok tertentu terhadap Politisi Partai PDI Perjuangan ini. Semoga saja tidak ya.. 

‎Kalau kita ibaratkan keluarga sejahtera, suami istri yang rukun akan membawa ketenangan bagi seisi rumah. Anak-anak bisa mengadukan masalahnya ke bapak atau ibunya. 

Ibu yang berperan memberikan Nasehat serta memantau perkembangan anak-anaknya. Lalu kalau ada masalah rumit, baru dibicarakan ke bapak.

Sedangkan fungsi bapak, selain memberi arahan dan mengevaluasi kondisi keluarga, bisa lebih terarah. Bapakpun, harus bisa mencari nafkah bagi keluarga. Bertemu orang-orang untuk lobi sana-sini. Hasilnya, bisa dirasakan se isi rumah tangga. 

Lalu, jika melihat fakta saat ini di pemerintahan Gubernur Kepri dan Wakilnya, m‎aka saya menilai telah ada keretakan dalam rumah tangga.

Hmm, apa sudah terlontar Talak ke dua kali diantara Mereka ya.. Jadi ‎penasaran. Kok talak yang ke dua, emang udah pernah talak pertama. Kalau dalam hukum pernikahan, talak dua itu pisah ranjang ya?.. 

Semoga saja, tidak cerai ya.  Kalau terjadi, maka proses harta gono gini akan berujung panjang. Proses hukum dan saling mengadukan kejelekan dan keburukan  dipertontonkan.

Merebut jadi hak anak atau hak asuh anak, berbarengan dengan klaim harta. Pertanyaannya, jika kondisi keluarga telah seperti itu, lalu anak-anak masih fokus atau tidak bekerja dan belajar. Akan terjadi dua kubu, yang satu tunduk ke bapak, dan satu lagi sayang ke ibu yang membesarkan.‎

‎Semoga saja analisa dan dugaan saya tidak tepat. Kalaupun terjadi, Anda sebagai masyarakat tidak perlu resah, biarkan saja terjadi. Namanya juga politik.  Apalagi 2015 tahun pemilihan gubernur.

Satu yang penting, pastikan Anda tidak terkena dampaknya, kalau terkena, segeralah bersuara.  Karena, kita masyarakat yang menggaji mereka. Merdeka. (dedy suwadha/11 januari 2014). 

‎

Otak-otak "Setengah Jadi"

Bagi Saya, Sabtu adalah waktu Adventure dengan rute menyeberangi laut dari Pulau Bintan ke Pulau Batam. Tepatnya dari pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang ke pelabuhan Telaga Punggur.

Hampir setiap Sabtu itu pula saya selalu mendengarkan suara bernada Bass Berat dari mulut seorang kakek yang belum saya kenal.


" Otak-Otak, Otak-Otaknya Pak, Buk, dek... dan berulang kali ditawarkan ke semua penumpang kapal,"

Gigih kelihatannya bapak yang selalu berbaju kerah putih lengan panjang ini. Ditangan kiri sekantor plastik hitam kurang sedang, dan di tangan kanan sebungkus kecil otak-otak ditawarkan ke calon pembeli.

Sedikit memelas, tapi suara besar bapak berbadan kurus ini terus semangat. Bahkan penawaran dilakukan 2-3 kali ke satu penumpang yang sejak awal menolak.

Bagi orang melayu, Otak-otak dapat dimengerti apa itu. Namun bagi anda yang belum mengetahui, Otak-otak adalah jenis makanan ringan khas Melayu Tanjungpinang. Rasanya pedas manis, yang terbuat dari olahan ikan laut dicampur tepung.

Satu kemasan otak-otak ini bisa dimakan enak dalam kondisi hangat. Artinya, sebelum dijajakan otak-otak dibungkus dengan daun kelapa dan dibakar.

Bauk ikan jelas, enak, itu sesuai selera masing-masing. Tapi, yang nama oleh-oleh baiknya ditawarkan dengan sajian menarik dan higienis.

Jika melihat kinerja bapak ini, semua awak kapal hingga pelabuhan jelas mengenalnya. Dengan mudah dia naik turun kapal yang akan berangkat.

Secara marketing, jelas bapak ini punya pangsa pasar luas, dimana setiap kapal penuh isinya mencapai 200 orang penumpang.

Tapi, apakah bapak ini pernah didekati oleh pemerintah daerah, saya tidak tau, dan belum saya konfirmasi.

Jika seandainya, pemerintah memanfaatkan cara kerja bapak ini, maka memberikan bantuan modal untuk membuat kotak kemasan alangkah baiknya.

Kota bermerk ukuran bisa 50 biji otak-otak, lengkap dengan promosi wisata dan iklan di kotak itu, udah menjadi promosi kota dan wisata secara langsung.

Dan, pandangan saya, usaha seperti ini bisa mengalahkan sistem pemasaran dari makanan kek pisang atau sejenisnya di Batam.

Saran saya, mendingan pedangan seperti ini di modali baju seragam, dan dimodali usaha home industrinya.

Dari pada, menyalurkan modal UMKM ke pihak yang sejauh ini kinerja pemerintah daerah tidak terlihat. Walau dana itu capai belasan Miliar Rupiah di salurkan. Semoga saja tidak salah sasaran. Kalau tidak bisa panjang urusannya.

Oh iya, harga sebungkus otak-otak yang ditawarkan bapak ini Rp30 ribu, isinya bisa 25 buah. Jika dikelola dengan terarah, harga ini bisa saja lebih mahal, biar mahal kalau kemasan sangat bagus, dan menarik, pasti akan ada tertarik. Dari pada dipasarkan setengah jadi. (dedy suwadha/4 Januari 2014)

Bahaya PHK Menjelang Pemilu

Awal tahun yang mengembirakan itu ternyata berlangsung sekejab saja. Sukses buruh menuntut upah minimal naik tinggi pada 2013 kemarin, dan berharap gaji baru di tahun 2014 nanti, akan menjadi hayalan bagi sejumlah masyarakat pekerja/buruh. Bahaya pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui.

Dipihak pengusaha atau pemodal, Tahun 2014 ini langkah mem-PHK an itu mulai dilaksanakan. Seperti satu lokasi industri galangan kapal yang telah mem-PHK 700 pekerja diakhir tahun 2013.

" Awal Tahun 2013 kemaren ada kontrak belasan kapal. Informasi diawal tahun ini cuma satu kapal dikerjakan, dari rencana 7 kapal. Alasan pemodal menunggu siapa presiden baru nanti," papar seorang pekerja.

Sedangkan, dari industri manufaktur saat ini hanya mempekerjakan karyawan tetap dan untuk karyawan kontrak ditidakan.

" Orderan baru tidak ada lagi, sedangkan barang rakitan kemaren masih banyak dan belum dikirim. Jadi tidak ada lowongan kerja baru," ungkap pekerja pabrikan ke saya.

Dua kutipan dari pekerja di Batam ini mencerminkan kalau tuntutan buruh minta naik gaji di tahun 2014, hingga terjadi ribut-ribut saat demo akhir tahun 2013 lalu, terkesan sebagai langkah politik pengusaha untuk bisa mem-PHK pekerjanya.

Angin sorga bagi pekerja tetap, tapi hawanya sangat neraka bagi pekerja kontrakan.

Ditambah, sikap pengusaha yang akan menunggu siapa presiden dan dari partai apa. Menunggu sampai ada presiden baru inilah yang menentukan ada atau tidak lowongan pekerja.

Jika sektor galangan kapal dan manufaktur telah memberi sinyal PHK, maka daerah yang selama ini menggerakan perekonimian dengan sektor pertambangan juga mengacam perkerjanya.

Hal ini berkaitan dengan mulai diberlakukan UU Minerba. Aturan UU tentang Minerba (Mineral dan Batubara), dimana per 12 Januari 2014, pemerintah melarang segala bentuk ekspor bahan mentah ke luar negeri.

Ramai, pertentangan dari berbagai daerah tentang larangan ini. Ada menyebutkan UU itu tidak mengajak pengusaha dilibatkan dalamnya, hingga ada upaya uji UU. Tentu, positifnya dari larangan ini untuk menjaga sumber daya alam di negeri ini.

Negatifnya, daerah-daerah yang mengantungkan roda perekonomian dengan usaha pertambangan otomatis terkena dampaknya. Terutama daerah yang minim pengembangan industri olahan dan industri produksi.

Kemana para pekerja tambang ini mengadukan nasib, jika sang pengusaha tambang daerah tidak lagi beraktifitas. Ujung-ujungnya ya PHK.

Daerah minim industri harus bergerak cepat mencarikan solusi jika PHK terjadi. Mungkin solusinya, pemerintah daerah dapat berperan, menggerakan dana APBD dalam bentuk proyek pembangunan kota yang dapat menampung banyak pekerja.

Namun, akan celakalah kalau pemerintah daerah membelanjakan dana APBD-nya untuk banyak acara sermonial belaka. Ditambah pula, alokasi belanja pegawai serta gaji pegawai menghabiskan setengah nilai APBD.

Pertanyaanya, apakah saat ini pemerintah pusat dan daerah sudah siap atau tidak, jika memang terjadi PHK besar-besar. Harus dicermati, tingginya angka pengangguran akan mempengaruhui angka kejahatan. 
 Tingginya pengangguran dan kejahatan pada akhirnya akan mempengaruhi sistem demokrasi dan perpolitikan di negeri ini.(dedy suwadha/3 januari 2014).